Polisi Menolak Laporan Edy Mulyadi Terkait Akun FUFUFAFA, Tim Kuasa Hukum : Seharusnya Laporan Diterima !
Jakarta, 8 Oktober 2024
Hari ini selasa (8/10/2024) Edy Mulyadi dan Tim Koalisi Masyarakat Anti Penistaan Agama dan Keonaran (KAMPAK) Melaporkan Pemilik Akun Fufufafa Ke Bareskrim Mabes Polri.
Berdasarkan pantauan redaksi persuasi.id Edy Mulyadi tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar jam 13:00 wib didampingi dari KAMPAK.
Edy Mulyadi membuat laporan terkait akun Fufufafa yang diduga melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama.
Menurut Edy yang juga pemilik akun Youtube Bang Edy Channel, laporan polisi dibuat karena pemilik akun Fufufafa diduga telah melakukan Penistaan Agama. Fufufafa juga diduga melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam postingannya, kata Edy saat ditemui oleh awak media di Bareskrim Mabes Polri.
Dia mencontohkan, pada 20 Januari 2018 pemilik akun Volume menulis di platform sosial media Kaskus: sebagai pemimpin tapi kok tidak memberi tauladan yang baik, bukannya membudayakan transport ramah lingkungan tapi menambah polusi, kata Edy.
Selanjutnya pemilik akun Fufufafa mengomentari dengan menulis: Mau lo pake unta kayak junjungan lo ya?.
“Pernyataan pemilik akun Fufufafa tersebut patut diduga kuat telah melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA dan penistaan agama yang dianut di Indonesia,” kata Edy yang juga wartawan senior FNN
Edy Mulyadi yang juga Pemilik akun Youtube Bang Edy Channel tersebut keluar dari Bareskrim pada jam 15:40 wib.
Polisi menolak laporan Edy Mulyadi terkait pemilik akun Fufufafa yang diduga melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama. Alasannya, polisi menilai tidak memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang diatur dalam pasal 156, 156A dan pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A KUHP.
Mengenai penolakan tersebut, pengacara Koalisi Anti Penistaan Agama dan Keonaran (KAMPAK) Baharu Zaman mengatakan, polisi harus menerima setiap laporan masyarakat sesuai pasal 1 angka 24 KUHAP.
“Selain itu, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, menyatakan polisi dilarang menolak laporan warga,” ujar Bahar.
Irvan Ardiansyah dari KAMPAK menyebut, perbuatan tersebut melanggar Pasal 156a KUHP, Pasal 27A Jo Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Pelanggaran terhadap penistaan agama seperti diatur Pasal 156 diancam pidana penjara empat tahun. Sedangkan pelanggaran pasal 45A ayat (2) berkonsekuensi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar,” ujar Ivan.
Selain Ivan dan Bahar, sejumlah pengacara Tim KAMPAK juga mendampingi Edy. Mereka antara lain Munarman, Muhammad Nur Fikri, Zainuddin Firdaus, dan Aziz Yanuar. Selain itu juga ada Rinaldi Putra, serta Abdul Mujib.
