Pilkada Jakarta 2024,Bisa Jadi Ada Yang Melawan Kotak Kosong?
Oleh : Advokat Juju Purwantoro
(Presidium Forum AKSI) (Aliansi Kampus Seluruh Indonesia)
Jakarta, 12, Agustus 2024
Adanya info bahwa deadline Dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada pasangan Anies Rashid Baswedan dengan kader PKS Sohibul Iman sejak 25 Juni 2024 telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 2024, ternyata menimbulkan polemik.
Dengan lewatnya tenggat waktu tesebut, kini PKS mulai ancang-ancang untuk bergabung dan bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Faktanya sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi (22 kursi) belum ada kepastian, “bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju,” terang M.Kholid (jubir PKS)
Yang menarik, adalah beredarnya isi rekaman telephon (voice phone) jum’at, 9/8/24 antara Anies kepada Chaerudin Ketua DPW PKS Jakarta.
Pada rekaman suara itu Anies menerangkan bahwa pada intinya dia sangat siap diusung dan berjuang sebagai calon gubernur Jakarta oleh PKS. Anies juga tetap menyebutkan calon pendampingnya adalah Sohibul Imam. Dia juga menjelaskan dalam telephone itu, tidak menyebutkan sama sekali adanya komitmen (Dead line) batas pencalonan Anies adalah sampai tanggal 4 agustus 2024.
Konstituen Anies juga berharap bahwa komitmen PKB maupun Nasdem juga tidak berubah untuk tetap mendukung Anies, sehingga memenuhi syarat jumlah kursi (24Kursi) untuk mendukung seorang calon gubernur.
Menarik, adalah Partai Denokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuka peluang untuk juga mengusung Anies. Hal itu sangat dimungkinkan karena ideologi politik PDIP yang bersebrangan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Diprogramkan KIM Plus akan melibatkan semua partai kecuali PDIP.
Alasan lain adalah jumlah kursi PDIP yaitu 15 kursi, juga tidak mecukupi untuk mengusung cagub sendirian. Dengan demikian sangat mungkin dan potensi PDIP bergabung dengan salah satu parpol PKS, Nasdem atau PKB.
Elektabilitasnya Anies di Jakarta adalah tertinggi, dan jelas tidak mungkin dikejar oleh figur-figur cagub lainnya. Tentu lawan-lawannya (KIM) termasuk Jokowi akan berupaya menyiapkan skenario menjegal Anies agar tidak bisa dicalonkan.
Mereka saat ini tengah berusaha maksimal mencalonkan Ridwan Kamil (RK) bersama Kaesang Pangarep —anak Presiden Jokowi. Kalau perlu RK nantinya disiapkan oleh KIM untuk berkontestasi gubernur Jakarta tanpa lawan pasangan calon lain (kotak kosong).
Cara merayu parpol diluar KIM untuk bergabung dengan KIM adalah dengan memperalat rezim, melalui instrumen hukum yang sangat sulit ditolak oleh para pemimpin parpol-parpol itu.
Ancaman akan bisa dibongkar kasus hukumnya, adalah mereka para pemimpin parpol yang terindikasi masalah hukum pada masa lalu. Instrumen hukum tersebut bisa menjadi senjata ampuh jika digunakan untuk mengancam para politisi Perubahan. Sebaliknya mereka bisa diming- imingi segala fasilitas dan jabatan jika menuruti keinginan rezim. Sedangkan bujukan atau jabatan bisa digunakan untuk menggoda para politisi perubahan yang tidak tersangkut kasus hukum. Para politisi pendukung Perubahan yang berkasus hukum, bisa dijanjikan tidak diproses kasusnya dan akan diberikan jabatan.
Akan halnya agar Anies tetap bisa didaftarkan sebagai calon gubernur Jakarta 2024 2029, maka perlu komitmen kuat dari PKS dan parpol pendukungnya. Kesadaran politis dan jiwa besar sangat diperlukan dari PKS Nasdem dan PKB untuk mengajak atau menerima PDIP dalam koalisi perubahan guna mengusung Anies dalam kontestasi gubernur demi kemenangan umat dan warga Jakarta.
Tanpa kesadaran partai-partai pendukungnya untuk mengusung dan memenangkan Anies sebagai gubernur Jakarta, maka warga akan kehilangan calon pemimpin Jakarta yang profesional dan berdedikasi tinggi bagi kepentingan dan kesejahteraan warganya. Bersama Anieslah akan membawa perubahan dan perbaikan bagi Jakarta sesuai harapan warganya.
