Jokowi Kembali Bersilat Lidah
Oleh : Damai Hari Lubis (Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212)
Jakarta, 17 Juli 2024
Jokowi memang “king of lier/ raja bohong (merujuk julukan yang pernah diberikan kelompok mahasiswa, yakni King of lips service)”. Setelah berjanji pada bulan Juli 2024 IKN dari Jakarta pindah ke Senajam dan Paser Utara, Kalimantan Timur, ternyata batal, malah dengan enteng
Jokowi menyatakan:
“Bahwa membawa Ibu Kota Baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sebuah mimpi besar berjangka panjang mungkin 15-20 tahun. Jangan membayangkan upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Pembangunan IKN masih memerlukan investasi dan membutuhkan investor dari dalam maupun luar”
Pernyataan Jokowi ini tidak masuk akal, jika mundur dari tahun 2024 itu pantasnya 6 bulan atau paling lama setahun, kok malah 4 periode kepemimpinan lagi ?, Kasihan para ASN yang sudah pindah dari Jakarta ke daerah lain, gara-gara emoh tinggal di IKN/Kalimantan Timur.
Karakteristik Jokowi nyaris mirip pemimpin yang delusional atau abnormal, karena terbukti masa bodo serta tidak sensitif tentang makna moralitas seorang pemimpin (leadership attitude) dari sisi dampak kausalitas atau hubungan sebab akibat kepada bangsa ini, daripada janji, program kerja dan hasil program, kebijakan-kebijakan atau diskresi (ekopolhukbud) dari dirinya selaku presiden RI.
Lalu kelak andai batal uang rakyat bagaimana pertanggungjawaban hukumnya, belum lagi Undang-Undang selaku pendukung IKN sudah dibuat artinya tentu juga harus dibatalkan. Semua gagasan Jokowi terkait IKN menjadi sia-sia. Berapa ratus triliun uang negara akan merugi ? Selain dampak daripada hampir 100 % janjinya kepada bangsa ini dusta belaka.
Dan yang jelas, banyak rakyat bangsa ini yang capek melihat dan merasakan perilaku kepemimpinan Jokowi. Namun, nasi sudah menjadi bubur, hal yang lebih penting dipikirkan utamanya oleh Presiden Prabowo adalah menyusun formulasi sebagai metode mengantisipasi demi menekan kerugian akibat program IKN yang sudah mendapat persetujuan wakil rakyat ini.
Selebihnya demi Negera Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berwibawa dan bermartabat, penyelenggaraan negara oleh kabinet yang disusun Presiden RI Prabowo, ideal:
1. Menuntut pertanggung jawaban semua perilaku kebijakan Jokowi yang merugikan negara dan membohongi rakyat selama Ia berkuasa;
2. Semua sektor ekonomi, politik, hukum dan budaya/ekopolhukbud harus dimulai ditata dengan profesional dan proporsional (Kredibilitas).
Khususnya pada sektor penegakan hukum, pemerintahan pasca 20 Oktober 2024. Sepatutnya memulainya dengan PROSES HUKUM JOKOWI TERKAIT TUDUHAN PUBLIK MENGGUNAKAN IJASAH PALSU S.1 DARI UGM SECARA OBJEKTIF DAN AKUNTABEL (BENAR DAN ADIL).
Referensi berita:
