Damai Hari Lubis : PB NU, JANGAN BASA BASI TERHADAP OKNUM “BEGUNDAL POLITIK”
Damai Hari Lubis : PB NU, JANGAN BASA BASI TERHADAP OKNUM “BEGUNDAL POLITIK”
Jakarta, 16 Juli 2024
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak menutup kemungkinan memberhentikan lima kader nahdliyin dari pengurus NU imbas bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di tengah agresi kejam dan genosida di Palestina.
Sekretaris Jenderal PBNU Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan PBNU saat ini tengah mendalami persoalan ini. Ia mengatakan PBNU juga segera memanggil mereka untuk dimintai tabayun.
“Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang dan siapa yg memberangkatkan serta hal-hal prinsip lainnya,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).
Ketua umum, juga akan memanggil pimpinan Banom dan Lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan, katanya.
Terkait hal tersebut, Damai Hari Lubis
, menilai PBNU idealnya segera mengklarifikasi kelima oknum NU Tentang misi substansialnya pada sikon yang tidak tepat.
Walau kedatangan mereka ke Israel sebagai individual, namun jika tanpa misi kemanusiaan yang menguntungkan bangsa Palestina, maka attitude yang demikian, bak identik dengan “begundal politik”. Maka PBNU baiknya berlaku tegas membuat surat keputusan pemecatan. Sebagai contoh kepada pengurus atau warga NU lainnya, kata Damai melalui keterangan tertulisnya kepada redaksi persuasi.id pada hari ini Selasa (16/7/2024).
Sementara, kehadiran dan foto mereka menjadi bukti telah melakukan penentangan kepada amanah (Pembukaan) UUD 1945, pungkas Damai.
Sikap tegas PBNU amat dibutuhkan warga NU serta mayoritas publik yang menentang kolonialis dan pembunuhan massal yang dilakukan tentara israil kepada warga Palestina. Jangan sampai juga PBNU di judge sebagian publik, bahwasanya ke-lima orang sebagai representatif informal PBNU. untuk tugas marketing barang tambang yang (bakal) dikelola oleh PBNU, tegas Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212 tersebut.
Dan, terhadap peristiwa penentangan terhadap UUD 1945 ini, ideal jika Jokowi turut bersikap politik melalui statemen Bukan diam saja, karena penentangan terhadap sistim kolonial-imperialis sudah ditunjukkan sejak era Presiden RI pertama Ir. soekarno, Jend Soeharto termasuk mantan Presiden ke- 5 Megawati, tutup pria yang biasa disapa DHL itu.