HukumKajian HukumKajian PolitikOpiniPolitik

“Yurisprudensi MK Jadikan Kaesang Anak Haram Konstitusi Jilid Dua Mengacu Putusan MKMK Gibran Anak Haram Konstitusi Jilid Satu”

“Yurisprudensi MK Jadikan Kaesang Anak Haram Konstitusi Jilid Dua Mengacu Putusan MKMK Gibran Anak Haram Konstitusi Jilid Satu”

 

Oleh : Damai Hari Lubis (Pengamat Hukum Mujahid 212,Sekretaris DPP Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia, Kepala Bid Hukum & HAM DPP Komite Wartawan Reformasi Indonesia

 

 

Jakarta, 4 Juni 2024

 

(Abstrak/ Ikhtisar ; resiko yurisprudensi sesat akan menerbitkan kekhawatiran akan melahirkan kesesatan-kesesatan putusan hukum berikutnya, bahkan dapat melahirkan sosok pendusta menjadi pemimpin bangsa bahkan sebagai seorang pahlawan, maka butuh solusi dan antisipatif hukum)

 

Gibran dan Kaesang Anak Haram Konstitusi

Ilustrasi hukum putusan MK/ Mahkamah Konstitusi yang bernomor 90/PUU-XXI/2023 substansial, merupakan dasar hukum keikut sertaannya Gibran di pemilu pilpres (capres-cawapres) 2024.

Namun ada sejarah hukum yang ditunggangi politik pragmatis yang mengikuti Gibran dalam pemilu pilpres tersebut, yaitu peristiwa hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi/ MKMK. Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Tertanggal 7 November 2023 yang telah memberhentikan Anwar Usman selaku Ketua MK. juga dari status hakim MK oleh sebab nepotisme, dirinya terbukti melakukan pelanggaran etik saat menjadi Ketua Majelis yang menangani perkara a quo in casu nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga putusan nomor 90 tahun 2023 tersebut cacat dan batal demi hukum oleh karenanya mesti diulang kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda, vide Jo. UU. Kekuasaan Kehakiman NO. 48 Tahun 2009.

Pada kenyataan hukum, KPU. RI tetap mengikut sertakan Gibran, tanpa indahkan makna hakekat isi putusan MKMK a quo nomor 2/MKMK/L/11/2023. Sehingga sejarah mencatat Gibran, oleh opini publik dinyatakan sebagai “Anak Haram Konstitusi”, istilah yang populer dari kalangan masyarakat pemerhati penegakan hukum dan keadilan. Dan istilah yang populer Gibran anak haram konstitusi tersebut, berdampak menjadikan peristiwa hukum dimaksud sebagai notoire feiten notorius, karena peristiwa yang mengikuti atau mengiringinya merupakan cacat hukum dan bukti dimaksud adalah sepengetahuan umum, yakni tentang sejarah perilaku buruk seorang hakim Ketua MK. Anwar Usman yang nepotisme.

Oleh karenanya, bahaya mengintai penegakan hukum di tanah air dikemudian hari, karena peristiwa yang berhubungan dengan substantif notoire feiten dalam makna putusan hukum yang berbuah “anak haram konstitusi”, wajar dikhawatirkan oleh publik bangsa ini putusannya dijadikan jurisprudensi, sebagai landasan hukum para hakim terhadap perkara yang sejenis, dengan catatan hukum, jika para hakim pragmatis (nakal), sehingga tidak berlaku adil.

Jurisprudensi cacat hukum akan ada pada hakim (pragmatis), akan Ia tuangkan dalam putusan, baik tersurat eksplisit atau implisit atau tidak, sehingga suka tidak suka, atau percaya tidak percaya analogi putusan terhadap perkara yang sejenis akan digunakan, dan khususnya telah terjadi, terkait dalam isi putusan MA. a quo perkara nomor 23 P/HUM/2024, MA menyatakan merubah atau merevisi Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 terkait batasan usia peserta pilkada dari 30 tahun menjadi 25 tahun, sehingga bila Kaesang bin Joko Widodo ingin menjadi peserta kontestan pemilu pilkada di 2024, Ia telah memenuhi persyaratan.

Sehingga pertimbangan hukum a quo MA Nomor 23 P/HUM/2024 dapat dan boleh diyakini terinspirasi dan mengacu kepada JR/ judicial review di MK Jo. Putusan perkara a quo nomor 90/PUU-XXI/2023 yang notoire feiten notorius atau sepengetahuan umum sudah terbukti cacat hukum Jo. Dipecatnya Anwar Usman, serta selebihnya subtansi objek perkara kedua materi perkara sejenis yakni mengenai batas umur dan demi keikutsertaan dalam pemilu (pilpres dan pilkada). Dan hakim dalam hakekat mencari dan menemukan keadilan memang halal mengutip jurisprudensi atau sebaliknya tidak mau mengutip, karena profesi hakim yang merdeka, mandiri dan serta objektif dan bebas dari intervensi dalam membuat putusan, asalkan pro justicia atau demi hukum dan berkeadilan.

Bagi hakim yang jujur, bersih dan profesional dan proporsional, yang mengetahui adanya yurisprudensi sesat tersebut dapat meluruskan hukum melalui putusan yang berkeadilan, justru melahirkan jurisprudensi baru yang bertentangan dan mengenyampingkan yurisprudensi bermasalah (putusan yang melahirkan anak haram konstitusi).

Kenyataannya ? Notoire feiten notorius, putusan MK dengan historis hukum yang populer dengan istilah *_GIBRAN ANAK HARAM KONSTITUSI JILID SATU namun kini terindikasi, bakal ada embrio-nya melalui ANAK HARAM KONSTITUSI JILID DUA yaitu KAESANG_* Dan ironisnya kedua subjek hukumnya merupakan putra Joko Widodo Presiden RI ke-8.

 

Penyebab Lahirnya Anak Haram Konstitusi

 

Adapun kehadiran anak haram konstitusi, disebabkan faktor nihilnya fungsi hukum, karena unsur-unsur penegakan hukum oleh yudikatif, aparatur eksekutif yang berwenang, utamanya KPU yang justru melegitimasi Gibran dalam kontestan pilpres 02 dan legislatif, serta termasuk publik tidak maksimal, atau hanya sekedarnya menggunakan hak peran serta masyarakat sebagai alat sosial kontrol terhadap perilaku pejabat publik atau penyelenggara negara.

Oleh karenanya gejala-gejala perilaku sang tidak menunjukan role model dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan dan atau kekuasaan atau kelalaian dan atau pembiaran yang dilakukan oleh yudikatif, eksekutif dan legislatif, faktor penyebab utamanya justru adalah peran sosial kontrol publik yang minim terhadap para pejabat publik yang kontras/ kontradiktif dengan tupoksi yang mereka miliki. Sehingga para pejabat publik dan atau para penyelenggara negara terbiasa melanggar ketentuan sistim hukum yang berlaku (rule of law).

Selain dan selebihnya perilaku curang penguasa dengan segala ke-edanan dan praktek suka-suka yang sengaja mereka lakukan untuk dan demi kepentingan mempertahankan kursi kekuasaan dan hedonisme pribadi dan keluarga serta kroni-kroni.

 

Dampak Terburuk Yurisprudensi Cacat Hukum Dan Kelangsungan Negara Kesatuan NKRI

Implikasi akibat Implementasi jurisprudensi bodong, adalah akan menciptakan politik rajalela, republik indonesia yang presidensial namun akan bergaya monarki tipu-tipu, Gibran dan Kaesang tidak mustahil dapat menjadi bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden atau keduanya bakal.menjadi capres dengan pasangan, masing-masing para ipar atau para istri dari capres- capres.

 

Solusi Sesuai Semata Teori- Asas Hukum

 

Semestinya masyarakat, jika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. selaku penyelenggara Pemilu, harus melakukan penetrasi-penetrasi secara “radikal dalam bentuk berbagai model ‘gerakan moral melalui aksi protes atau unjuk rasa’ dengan kekuatan frontal melalui massa dengan jumlah yang mesti extra ordinary. Hal penetrasi atau pressure moral ini, merupakan implementasi dan representatif wujud hak rakyat yang berdaulat, dan gerakan massa ini adalah hal yang konstitusional.

Terlebih missi gerakan moral ini, selain hak melaksanakan peran serta masyarakat sebagai fungsi alat kontrol sesuai perintah sistim hukum dan perundangan-undangan, bukan hanya ditujukan kepada KPU. Namun juga kepada perilaku pejabat publik yang melanggar dan transparansi- arogansi melakukan kecurangan, tidak berlaku sportif, harus tidak keberpihakan, tidak cawe-cawe, sehingga gerakan moral ini sebagai alat pemaksa agar KPU dan seluruh aparatur penyelenggara pemilu pilpres, melaksanakan hak dan tanggungjawab hukumnya atau kewajibannya diantaranya yang utama, harus berlaku jurdil, bebas, umum langsung dan rahasia.

Seyogyanya KPU. Harus dipaksa mencoret nama Gibran, ketika perintah hukum Jo. UU RI. No. 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan persidangan ulang terkait batasan usia 40 minimal, tidak dilaksanakan oleh MK. Jo. Putusan perkara JR. No. 90 a quo, Jo.putusan MKMK yang dibatalkan

Maka ketika para eksekutif dan legislatif yang mewakili kepentingan suara rakyat serta KPU selaku kepanjangan tangan eksekutif dan MK. Sebagai para hakim yang berkerja sebagai kunci tegaknya hukum dan kepastian hukum serta sebagai kelompok dari kumpulan juru keadilan, namun sengaja melalaikan amanah perintah konstitusi, disinilah puncak momentum sentral peran serta masyarakat dalam melaksanakan sistim hukum yang harus totalitas dan maksimal dilakukan, sampai perintah hukum dijalankan oleh MK dan oleh KPU.

Selanjutnya kembali terhadap istilah anak haram konstitusi yang berasal dari kalangan masyarakat hukum, adalah selaras dengan adagium yang menyatakan, “hukum tanpa moral, adalah sia- sia belaka” maka adagium anak haram konstitusi ini pure sebuah kebenaran absolut.

Sehingga tentunya berkaca dengan putusan MKMK a quo perihal PEMBATALAN PUTUSAN YANG FINAL AND BINDING Jo. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan fungsi hukum positif, harus direalisasikan serta diberlakukan sesuai ketentuan UU. RI No. 48 Tahun 1999. Bahkan hakim Anwar Usman (paman Gibran dan dan Kaesang Ipar Jokowi) dan majelis hakim perkara MK. No. 90 Tahun 2023 aquo, harus diproses hukum, bahkan dapat di pidana penjara, karena terbukti berdasarkan temuan hukum telah melakukan praktik nepotisme, berdasarkan UU. Nomor 28 Tahun 1999 Jo. Putusan MKMK. Jo. Vide Pemecatan Anwar Usman dari hakim palu dan sebagai Ketua MK.

Hal perspektif hukum tentang kekhawatiran “jurisprudensi anak haram konstitusi” berkelanjutan. Maka solusi adalah hal yang bersifat prinsip tentunya.

 

Langkah antisipatif

Antisipatif, hal yang yang primer bukan tersier, perilaku a moral dengan istilah “anak haram konstitusi jilid satu dan jilid dua ini, harus segera diputus, agar tidak terus mencederai wibawa hukum serta membodohi bahkan menjajah anak bangsa sendiri.

Antisipatif pertama, sebagai penguat bukti eksistensi sejarah hukum terhadap UU istilah yang berasal dari opini publik, atau tepatnya simbol “ANAK HARAM KONSTITUSI,” sebaiknya masuk dalam kamus hukum negara ini, atau adagium sebagai Jas Merah, demi mengenang sejarah era brutal (morald hazard) saat kepemimpinan Presiden RI Jokowi, tidak apriori melainkan berbasis banyak data empirik peristiwa hukum, include puluhan dusta janji politik Jokowi selaku presiden RI 2014-2024.

Dan antisipatif kedua dari istilah adagium “anak haram konstitusi jilid satu dan jilid dua” dan dihubungkan bahayanya jika anak haram konstitusi ini dijadikan jurisprudensi, yaitu publik butuh sudut pandang hukum dan penerapan dengan menggunakan teori asas “mala in se,” yakni suatu teori ang dikatakan oleh Jeremy Bentham/JB. bahwa suatu tindakan yang tergolong mala in se, tidak dapat berubah (immutable), artinya dalam ruang manapun dan waktu tertentu kapanpun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Undang-Undang sehingga hakekatnya wajib dibenahi.

Oleh sebab hukum berdasarkan asas hukum mala n se dan logika kewajiban setiap WNI patuh kepada hukum sesuai prinsip rule of law, maka patut disimpulkan oleh sebab hukum perbuatan Anwar Usman merupakan delik kejahatan, bukan sekedar pelanggaran etik atau konstitusi terkait UU. Pemilu. Dan terbukti kejahatan yang jatidirinya hakim penegak hukum dan keadilan, nyatanya Anwar seorang berkepribadian destroyer of justice, (penghancur nilai-nilai keadilan) semata demi kepentingan pribadi dan kroni (Gibran, Jokowi dan colega), namun berdampak kepada kehidupan bangsa dan negara, dan perbuatan nepotisme Anwar Usman diancam pidana penjara selama 12 Jo. Pasal 22 UU. No. 28 Tahun 1999. implikasinya bentuk nepotisme yang Ia lakukan adalah berkelanjutan sebagai kejahatan terus menerus terhadap konstitusi, dan niscaya merusak fungsi keadilan dan kepastian hukum serta sejatinya merendahkan martabat seluruh sendi-sendi negara, merusak moralitas bangsa dan melanggar prinsip good governannce serta tatanan ketatanegaraan, Anwar termasuk Jokowi, telah melanggar etika kehidupan berbangsa (TAP MPRI RI NO.6 Tahun 201), yang etika dan moralitas yang sesungguhnya mesti dijunjung tinggi oleh para pejabat publik dan para pejabat penyelenggara negara, demi kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan beradab.

Pada intinya, yurisprudensi sesat jo. Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah mengkontaminasi bakal anak haram konstitusi jilid 2, hal ini dibuktikan oleh MA. Jo. a quo putusan MA terkait batasan umur 30 menjadi 25 tahun. Dan akan menjustifikasi, melegitimasi kekuasaan, sebuah kelompok kecil (penguasa dan pengusaha/ kelompok peng-peng) atau yang disinyalir sebagai alur kepentingan oligarki. Dan akhirnya kuat indikasi, pola nepotisme, dan sistim kebijakan Jokowi dalam bentuk luas selama ini, bisa jadi akan mencelakakan 7 turunan banyak anak bangsa.

Adapun metode untuk menghentikan bahaya kausalitas dampak daripada yurisprudensi brutal a quo, oleh sebab akan menjadi acuan hukum para hakim dalam perkara sejenisnya hanya one way ticket. Satu tiket terusan dengan metode turun rame-rame, berdasarkan peran serta masyarakat terhadap adanya temuan pelanggaran sang dilakukan oleh para penguasa, sehingga aksi menolak anarkis, yang hanya demi anti penyimpangan hukum, bahkan jika memang lengserkan Jokowi adalah hal solusi terbaik kenapa tidak ? Selain juga, gerakan aksi dengan alasan hukum dan moralitas, termasuk alasan bahwa dusta Jokowi yang puluhan jumlahnya, menjadikan kepatutan, jika Anwar Usman dituduh selaku biang atau pucuk masalah, karena perilakunya menunjukan adanya tanda-tanda memiliki krisis moral (kontradiktif role model) sebagai pemimpin, hingga kepercayaan banyak publik runtuh, dan sudah berada pada titik nadir, akibat dari perilaku pembiaran, dan jika takdirnya tehadap semua alasan dan bukti substansial aksi “turun rame-rame” digelar melalui persidangan di gedung legislatif , tidak mustahil Jokowi justru merupakan salah satu tokoh intelektual dader atau doenpleger dari semua induk pelanggaran dan atau aktor utama perilaku pembiaran-pembiaran yang inkonstitusional, paling tidak Jokowi dari sisi parameter fiksi hukum memiliki keterlibatan, dan juga mengingat dan menimbang dari sisi jabatannya Jokowi sebagai pemangku jabatan tertinggi di tanah air.

Penutup & Kesimpulan

 

Sebagai pola antisipasi terhadap gejala-gejala nepotisme dan berkelanjutan ini, yang bakal berdampak buruk terhadap moralitas bangsa karena menggunakan sistim irama suka-suka, lalu dengan ilustrasi hukum yang ada pada sosok dua orang anak presiden Jokowi ini (Kaesang dan Gibran), maka masyarakat yang peduli dan konsen dengan fungsi hukum, dapat mudah menyadari, bangsa ini sengaja di barrier, sebagai upaya obstruksi (disumbat dan dihalangi untuk menjadi bangsa yang cerdas dan bangsa yang berkeinginan didapatkannya kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan.

Kesimpulan antisipatif, memang idealnya mesti meng-implementasikan upaya hukum, dengan menggunakan metode pelaksanan perintah hukum positif, terkait peran serta masyarakat dan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat dimuka umum, yakni dengan menggunakan metode “turun rame-rame” sesuai prinsip nilai hukum yang terkandung di dalam UU. No. 9 Tahun 1998 tanpa batasan jumlah maksimal, dalam rangka kunjungi rumah yang isinya tempat rakyat mengadu di gedung Senayan DPR RI. DPD RI dan MPR.RI dengan primary target/ prioritas untuk menemukan, bahkan ada peluang, mencopot dan menggantikan presiden dengan figur yang berani, cerdas, tegas serta progresif dan inovatif memperbaiki dan menyusun sistim hukum yang lebih ideal, adil dan beradab semuanya menandakan rakyat yang sedang mencari dan ingin mendapatkan perlindungan dan keadilan, karena salus populi supreme lex esto atau hukum yang tertinggi adalah demi melindungi rakyat

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button