TAPERA = TABUNGAN PEMERASAN RAKYAT ?
Oleh : Sholihin MS _(Pemerhati Sosial dan Politik)_
Bandung, 4 Juni 2024
Moeldoko bohong kalau Tapera bakal aman-aman saja. Dari prosesnya saja sudah tidak beres.
Pertama dari namanya : Tabungan Perumahan sudah ada unsur penipuan. Harus transparan : lahannya di mana, tipe rumahnya seperti apa, harga cicilannya berapa, legalitasnya bagaimana, aturan mainnya seperti apa, dll harus dijelaskan di awal. Jangan cuma main ancam-ancam.
Mari kita hitung secara logika sederhana:
Dengan cicilan 3% perbulan, jika gajinya 5 juta/bulan, berarti perbulan 150.000. Jika rumah harga cicilan 150 juta (rumah paling sederhana), diperlukan waktu 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Bagaimana kalau harga cicilannya sampai lunas lebih besar dari 150 juta bisa lebih dari 100 tahun ? Mungkinkah masa kerja seseorang lebih dari 100 tahun?.
Kedua, Tabungan itu atas kerelaan dan izin yang menabung, bukan dipaksa oleh penguasa. Kalau dipaksa bukan tabungan, tapi pemerasan dan perampokan.
Ketiga, Tabungan itu disetor ke lembaga keuangan yang punya otoritas dan sudah teruji (Bank atau Koperasi) yang memiliki buku tabungan dan bisa diambil kapan saja jika diperlukan. Jika sistem pengadministrasian Tapera sudah tidak rapih, dan ikrarnya (ijab qabulnya) tidak jelas, bagaimana Tapera bisa dipercaya?.
Keempat, Sistem transaksi yang tidak rela sama rela (‘an taraadhin minkum) hukumnya haram.
Kelima,Dengan berbagai kasus dana umat yang disalahgunakan (dana haji, dana pensiun, asabri, bpjs, dll) yang “diselewengkan”, nasib Tapera hampir dipastikan bakal bernasib sama.
Di akhir masa kepemimpinannya, Jokowi harus dihadapkan banyak sekali permasalahan, baik yang menyangkut ancaman proses hukum, kutukan atas segala kebohongan dan kedzaliman, proyek-proyek yang gagal, APBN yang minus, karyawan (IKN) yang belum digaji, pembayaran hutang yang mendekati jatuh tempo, rencana menyogok aparat di Pilkada 2024 guna memuluskan Kaesang dan Bobby, gagalnya Kereta Cepat Jakarta Bandung, dll.
Sebagai kompensasinya, pajak dinaikkan dan menyasar ke instansi sosial dan usaha rakyat kecil, harga-harga dinaikkan, .biaya kuliah dinaikkan (walau ditunda sementara), dan hendak diberlakukannya program Tapera (Tabungan Pemerasan Rakyat).
Dengan kegagalan proyek KCJB dan IKN (dengan mundurnya Kepala Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe (konon karena tidak ada investor dan belum digaji), maka kepemimpinan Jokowi sudah gagal total.
IKN adalah proyek mercusuar yang terus dibangga-banggakan Jokowi. Tapi kini sirna sudah.
Rezim Jokowi mulai menuai badai atas kedzaliman, penipuan, dan kebohongannya. Kenapa rakyat yang terus jadi sasaran ? Para pemilih Jokowi (dan Prabowo) mulai merasakan betapa pahitnya punya pemimpin yang bodoh, culas, tidak amanah, dan jauh dari Allah.
Kesengsaraan rakyat bakal berlangsung lama, setelah Rezim Jokowi lengser, bakal dilanjutkan rezim Prabowo-Gibran yang sama-sama bakal “menghisap darah rakyat”.
Program Tapera harus dibatalkan karena selain hanya menjadi lahan penipuan juga dipastikan akan menambah beban rakyat.
Jokowi sudah gagal total, harus segera mundur dari jabatannya dan digantikan yang lebih mampu agar negara bisa kembali normal.
