HukumPeristiwaPolitik

Paripurna DPR Hadirkan 3 RUU, Apakah Ini Pertanda Kembalinya Multi Fungsi TNI/Polri?, Kepentingan Siapa?

Paripurna DPR Hadirkan 3 RUU, Apakah Ini Pertanda Kembalinya Multi Fungsi TNI/Polri?, Kepentingan Siapa?

 

 

Jakarta, 29 Mei 2024

 

 

Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar pada Selasa (28/5/2024) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

 

Persetujuan revisi UU Polri menjadi RUU usul inisiatif DPR RI tersebut dilakukan bersamaan dengan tiga revisi undang-undang lainnya, yakni RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

 

Sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 yang digelar di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, yakni Rachmat Gobel, Lodewijk F Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Pengesahan revisi UU didahului dengan penyerahan pandangan masing-masing fraksi yang ada di DPR.

Tiap perwakilan fraksi menyerahkan pandangannya secara tertulis kepada pimpinan DPR. Dasco, selaku pimpinan rapat, kemudian menanyakan persetujuan kepada seluruh fraksi terkait revisi UU Kementerian Negara tersebut.

“Selanjutnya menugaskan Badan Legislasi untuk menyampaikan rumusan RUU tersebut,” ujar Dasco dalam paripurna di Nusantara II, Senayan, Selasa (28/5/2024)

“Dan kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah empat RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; RUU tentang Perubahan atas UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; RUU tentang Perubahan atas UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan RUU tentang Perubahan Ke-3 atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab para anggota DPR RI.

Diketahui, Senin (20/5/2025), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada permintaan untuk melakukan revisi terhadap UU Polri dan UU TNI guna menyamakan dengan UU Kejaksaan yang telah lebih dulu direvisi pada tahun 2021. Namun, dia mengatakan bahwa revisi UU Polri dan UU TNI sempat tertunda karena pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga baru kembali digulirkan di DPR saat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 kali ini.

RUU Keimigrasian dan RUU kementerian disetujui untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI  pada Kamis (16/5/2024) lalu. Adapun revisi UU Keimigrasian dilakukan sebagai dampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 64/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-IX/2011. Sedangkan revisi UU Kementerian Negara sendiri menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi diusulkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif.

 

 

Dalam Draf revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengatur penambahan batas usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun. Masa pensiun dapat bertambah menjadi 65 tahun bila anggota tersebut menduduki jabatan fungsional.

Berdasarkan dokumen rancangan UU Polri yang diterima oleh redaksi persuasi.id , ketentuan baru tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan b.

Berikut isi pasal 30 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

 

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

(1) Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu:

a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan
b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.

(3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua)
tahun.

(4) Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

5) Ketentuan mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

Selain itu,pada Draf revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri itu juga akan memperluas kewenangan Polri dalam melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber.

Aturan tersebut terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi ,

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber;

c. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
keselamatan,ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan;

d. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

e. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

f. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan
umum;

g. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus,penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang
ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa;

h. melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

i. melaksanakan kegiatan Intelkam Polri;

j. menyelenggarakan identifikasi
Kepolisian,kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik,dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas
Kepolisian;

k. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

m. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;

n. memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional;

o. melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan; dan/atau

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan dalam menjamin keamanan,keselamatan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. penyelenggaraan pusat keselamatan lalu lintas yang didukung teknologi;

b. operasi Kepolisian di bidang lalu lintas;

c. penyelenggaraan sistem kota cerdas (smart city) bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah; dan/atau

d. mengawasi penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pemberian izin mengemudi kendaraan bermotor.

(3) Ketentuan mengenai koordinasi, pengawasan,dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Pemerintah.

RUU-PERUBAHAN-KETIGA-UU-POLRI

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button