MAKAN SIANG GRATIS HANYA PROGRAM PEMBODOHAN ?
Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Bandung,20 Mei 2024
Jika rakyat dipersulit mengenyam pendidikan sehingga tetap dibiarkan bodoh, tidak dilatih untuk berdikari dan malah bikin program menyuapin rakyat sekedarnya (hanya dengan makan siang) biar terus punya jiwa ketergantungan, itu ciri program komunis dan penjajah.
Pola pikir Prabowo sebagian besarnya sudah terpolarisasi oleh pola pikir Jokowi yang memang berbau komunis : memuja-muja China, mendahulukan ambisi daripada mengabdi, senang janji tanpa ditepati, senang pencitraan demi raih pujian, rela jadi jongos oligarki taipan tanpa bisa melawan, menghalalkan segala cara demi berkuasa.
Janji Prabowo akan menggratiskan biaya kuliah kalau jadi Presiden sepertinya hanya isapan jempol, karena faktanya biaya kuliah bakal naik 500% mungkin untuk bayar hutang atau demi ambisi IKN yang hanya untuk kepentingan China, tapi sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat.
Bagaimana dengan program makan siang dan susu gratis ?.
Di tengah-tengah negara dalam kesulitan keuangan karena Jokowi tidak mampu mengelola negara, program makan siang menjadi kurang tepat karena akan membuat ketimpangan program lain yang lebih dibutuhkan rakyat.
Jika Presiden itu seorang nasionalis sejati, cerdas, pemberani, dan pembela rakyat kecil, maka yang akan diperjuangkan adalah memberdayakan potensi sumber daya alam untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.
Jokowi menjadi Presiden ternyata bukan untuk membela kepentingan rakyat, hanya demi ambisi untuk berkuasa, memakmurkan keluarganya, dan memanfaatkan aji mumpung. Tidak peduli lagi jalan yang ditempuh ; apakah mau jadi jongos atau tidak, mau halal atau tidak, menipu rakyat atau tidak, melanggar aturan atau tidak, mau benar atau tidak, mau baik atau tidak, semuanya tidak peduli yang penting dirinya dan keluarganya terus bisa berkuasa.
Jika saja Prabowo seorang nasionalis dan patriot sejati, seharusnya punya perlawanan terhadap cara-cara Jokowi meraih kekuasaan dan mengobrak-abrik hukum dan Undang-undang demi memenuhi kepentingan oligarki taipan dan China komunis, termasuk Program Strategis Nasional (PSN) yang sarat kepentingan oligarki taipan dan China komunis dengan tega menggusur-gusur rakyat sendiri.
Efek buruk yang bakal terjadi dengan Program makan siang dan susu gratis yang konon mencapai 100-120 triliun per tahun.
Tim Pakar Prabowo dan Gibran mengkalkulasi biaya program prioritas makan siang gratis bagi anak sekolah, balita dan wanita hamil, untuk tahun pertama. Nilainya mencapai Rp 100 triliun – Rp 120 triliun.
Pertama, Ada lahan baru buat bancakan korupsi para pejabat bejat.
Kedua,Dana yang bakal dialokasikan dari mana ? Pasti alda alokasi lain yang harus dikorbankan, dan berita tentang naiknya pajak dan ukt sudah tersebar luas .
Ketiga, Jika defisit APBN tidak diambil dari kenaikan pajak, harga BBM, naiknya TDL, biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal, maka hampir dipastikan rezim Prabowo-Gibran bakal menambah hutang lagi.
Keempat, Dengan kacaunya data kependudukan yang selama ini dipakai, perihal siapa yang lberhak menerima bantuan dan yang tidak akan terus terjadi kesemrawutan jika tidak ada kejujuran dari para petugas di lapangan.
Kelima,bagaimana mengintegrasikan program ini sehingga tidak dijadikan ajang kongkalingkong lembaga berwenang ?.
Jika program makan siang dan susu gratis ini tidak mampu meningkatkan tingkat kecerdasan rakyat, taraf hidup dan mengatasi problematika keseharian rakyat dan hanya dijadikan ajang pencitraan dan “proyek” yang bisa dijadikan bancakan korupsi, dipastikan program ini tidak bakal mengatasi apa pun selain bertambahnya kebodohan rakyat yang terkondisi untuk terus “disuapi” bukan dididik untuk mandiri.
Permasalahan bangsa tidak akan teratasi dan Program makan siang dan susu gratis tetap sebagai program pembodohan jika penguasa hanya jadi boneka oligarki taipan dan China komunis, korupsi terus meraja lela, dan para pejabatnya masih tidak jujur dan suka culas.
Jangan terkecoh dengan proglam gula-gula sementara negara dan bangsa Indonesia tetap dalam “penjajahan” China.
