HukumKajian HukumOpini

Kapolri Dapat Memerintahkan Penyidik Polri Proses Dan Tangkap Ketua KPU Hasyim Asy’ari

Kapolri Dapat Memerintahkan Penyidik Polri Proses Dan Tangkap Ketua KPU
Hasyim Asy’ari

 

 

Oleh : Damai Har Lubis (Ketua Aliansi Anak Bangsa)

 

Jakarta, 18 Mei 2024

 

 

Hasyim Asy’ari Ketua KPU RI. si penyuka perilaku asusila idiom,”dendeng basah” Dapat segera diproses dan langsung dinyatakan sebagai tersangka, karena perbuatannya merupakan tindak pidana umum bahkan delik yang dilakukannya (dapat dianggap) sebagai temuan sendiri oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, berdasarkan pasal 108 ayat (2) KUHAP.

Dengan catatan, andai ternyata laporan kepada DKPP RI/ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Kamis, 18 April 2024 oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan partner hukumnya, terkait kasus asusila Hasyim terhadap klien LBH. APIK seorang perempuan petugas PPLN/Pantia Pemilihan Luar Negeri, hasil sidang etik DKPP terhadap Hasyim Asy’ari menyatakan ; “Terbukti melanggar dan dikenakan sanski hukum”.

Maka kelak, berdasarkan temuan hukum oleh publik serta temuan penyidik polri sendiri, atas dasar hukum kali keberapa dari hasil putusan DKPP terhadap Hasyim, maka Penyidik Polri berkewenangan memproses hukum Hasyim Asy’ari yang nota bene merupakan pejabat Ketua KPU RI, Terlebih fakta hukum Hasyim pernah diputuskan oleh DKPP sebelumnya atas perbuatannya yang dilaporkan oleh korban Hasnaeni alias wanita emas dalam perkara yang sama yakni “dendeng basah”, dengan cara melalui bujuk rayu dan oleh sebab kekuasaan dan atau jabatan yang Ia miliki.

Sehingga kedua perilaku Hasyim Asy’ari terhadap Hasnaeni dan Perempuan petugas PPLN. tergolong tindak pidana umum, selebihnya perbuatan Hasyim selaku pejabat publik, sebagai bagian dari nepotisme dan tercela, selain melanggar asas proporsionalitas, melanggar asas kredibilitas dan asas akuntabilitas Jo. UU. No.28 Tahun 1999 Jo. TAP MPR RI. Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa Jo. Pasal perbuatan tindak pidana asusila, karena dilatarbelakangi
bukan lantaran suka sama suka, melainkan kategori kejahatan verbal dengan adanya intimidasi tekanan moral oleh sebab jabatan si Pelaku/ Hasyim sehingga patut diduga merupakan perbuatan TPKS/Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 65-66 Kuhp

Dan perbuatannya yang kini sedang dalam proses sidang etik oleh DKPP atas dasar laporan oleh LBH APIK dan partner hukum mereka, adalah setelah tanggal 14 Februari 2024 atau usainya pengumuman hasil pemilu oleh KPU.

Atas kausalitas hukum yang ada, terkait Hasyim Asy’ari justru penyidik dapat dengan mudah menindaklanjuti perkara a quo in casu, jika sudah mendapat putusan dari DKPP Jo. Laporan LBH. APIK terkait petugas PPLN Jo. yang mendasarinya putusan DKPP Jo. laporan Hasnaeni, sehingga secara teori asas-asas hukum pidana, perilaku Hasyim merupakan kumulasi tindak pidana atau pengulangan perbuatan (concursus atau samenloop) dalam kategori concursus realis, Jo.65-66 KUHP.

Memang secara ketentuan hukum, hasil sidang etik DKPP “dengan bunyi putusan telah terbukti adanya terjadi pelanggaran, mesti didahulukan sebelum proses yurisdiksi penyidik polri dimulai.

Sebagai bukti penguat pendapat hukum ini, bahwa perbuatan delik Hasyim Asy’ari ini berulang/konkursus realis, yang merupakan ranah pidana umum dan merupakan delik aduan yang sudah dilaporkan/ diadukan oleh korban serta publik atau sepengetahuan (notoire feiten notorius), sehingga secara hukum tidak membutuhkan laporan atau aduan lagi kepada pihak penyidik melainkan cukup konfirmasi kepada korban dan langsung investigasi kepada si pelaku/ Hasyim dengan menggunakan asas progresif berdasarkan perspektif dan substantif pasal 108 ayat (2) KUHAP : “bahwa setiap orang wajib melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana kepada pihak kepolisian”.

Sehingga perbuatan delik yang sudah beberapa kali dilakukan oleh Hasyim Asy’ari dapat menjadi dalil-dalil temuan-temuan para penegak hukum polri, termasuk temuan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dari peristiwa hukum ini menunjukan bahwa perkara aquo Hasyim Asy’ari , bukan pelanggaran yang harus melalui Laporan ke BAWASLU, melainkan ranah pidana umum, sehingga perdebatan (debatebel) terkait yurisdiksi kompetensi tingkah polah penyuka “dendeng basah” ini, adalah hal yang mubazir, alias tidak perlu berkepanjangan melainkan kapan action penyidik polri memproses dan menangkap serta menahan Hasyim Asy’ari, sebagai manfaat hukum dengan efek jera, kepastian hukum dan keadilan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button