Roy Suryo : Katanya Politik Santuy Kalau Ada Yang Kritik Dijogetin Saja, Senyumin Saja, Faktanya?
Roy Suryo : Katanya Politik Santuy Kalau Ada Yang Kritik Dijogetin Saja, Senyumin Saja, Faktanya?
Roy Suryo : Katanya Politik Santuy Kalau Ada Yang Kritik Dijogetin Saja, Senyumin Saja, Faktanya?
Jakarta, 11 Januari 2024
KRMT Roy Suryo Notodiprojo (Roy Suryo) Pemerhati Telematika & Multimedia Mengapresiasi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang menyebut, iklim politik masa kampanye Pemilu 2024 semakin bernuansa mencekam.
Apa yg disampsikan oleh Mas Julius Ibrani (Ketua PBHI), Gufron Mabruri (Imparsial), Usman Hamid (Amnesty Internasional Indonesia), Citra R (Direktur LBH Jakarta), M. Isnur (YLBHI), Dimas Bagus Arya (KontraS), Al Araf (Centra Initiative) dkk dari “Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan” ini memang benar, tidak hanya 100% tetapi bisa sampai 111% (kalau menggunakan Analogi salah satu Capres dalam Debat kemarin), kata Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi persuasi.id pada hari ini Kamis (11/1/2024).
Bagaimana tidak, dengan menggunakan Relasi Kuasa para “Tukang Lapor” dari Paslon tertentu tersebut secara membabi-buta melaporkan Siapa saja, bahkan Capres lawan, ke pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Bawaslu & DKPP dan serta-merta pihak-pihak yg dilapori tsb tampak langsung “gercep” memprosesnya, dimana hal yg sangat berbeda dirasakan bila kondisi sebaliknya, kata dia.
Padahal dulu (katanya) Pemilu ini adalah Pesta Demokrasi yg Riang Gembira, Santuy, Kalau ada yg Kritik di-Joget-in saja, Senyumin saja, Namun kenyataannya sangat berbalik 180°, Ironis. Kritik Teknis yg terbukti benar (dan sudah dikoreksi pelaksanaannya sendiri oleh KPU-pun, misalnya Jumlah Microphone saat Debat), malah dgn mudah di-stempel dgn “HoaX”, padahal Hoax-Hoax lain yg disampaikan dari pihak pelapor sebenarnya jauh lebih nyata dan masif, namun justru dianggap “fakta”. Misalnya soal Data-data Kunjungan Pariwisata yg salah, Adanya “OrDal” dalam Perusahaan didalam Institusi yg saat Debat tidak berani diakui (Padahal fakta-nya ada, namun dianggap itu adalah “Hal yg harus dirahasiakan” ?), sindirnya.
Sebagaimana disampaikan dalam Release sebelumnya Per awal Januari 2024, tercatat terdapat 6 (enam) laporan polisi yang dilakukan oleh pendukung Paslon tertentu tersebut yg sangat tampak didukung oleh Pemerintah yg berkuasa.
Beberapa kasus di antaranya adalah kasus kriminalisasi terhadap Aiman Wicaksono, lalu kasus pelaporan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu yang memutus bersalah pembagian susu di CFD, kasus pelaporan terhadap Bawaslu Batam dan Kepri terkait pencopotan baliho, kasus pelaporan terhadap saya sendiri (Roy Suryo) dengan tuduhan ujaran kebencian padahal hal tersebut Fakta dan Sudah dikoreksi oleh KPU,tutur Roy.
Lebih lanjut Pemerhati Telematika & Multimedia tersebut mengatakan, Lucunya sebenarnya jelas-jelas para pelapor tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) yang tepat sebagai korban atau mengalami kerugian, namun tetap diproses oleh Aparat hingga naik status Penyidikan seperti Kasus Aiman.
Kemudian baik dari indikator pelapor, terlapor maupun materi yang dilaporkan jelas menimbulkan masalah obyektivitas dan independensi Aparat yang menerima dan memeriksa laporan. Para pelapor rata-rata merupakan pendukung Paslon tertentu yg terafiliasi dengan kekuasaan. Kuat sekali nuansa politiknya dan berpotensi dipolitisasi proses hukumnya. Inilah yg disebut dgn Relasi Kuasa, dimana Pihak Pelapor merasa “diatas angin” karena merasa terjamin Laporan-laporannya akan bisa diproses, meski syarat Formil apalagi Materiilnya sebenarnya tidak memadai.
Oleh karena itu saya selaku Pribadi maupun Pengamat Telematika dan Multimedia sebagai bagian dari Masyarakat Independen yg tidak berafiliasi dgn Paslon manapun, karena apa-apa yang selama ini ditulis InsyaaAllah tetap Murni dan Obyektif menyatakan Terimakasih dan Salut kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yg terdiri atas Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), IMPARSIAL, KontraS, YLBHI, WALHI, ELSAM, Amnesty Internasional, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, ICW, HRWG, Public Virtue dkk yg masih berani & tegar bersuara utk memperbaiki Republik ini, pungkasnya.
Gusti Allah SWT tidak Sare, tutup Roy.
Diberitakan sebelumnya,
Merespon Upaya Kriminalisasi Dalam Ekspresi Politik dan Agenda Pemilu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menilai bahwa iklim politik masa kampanye Pemilu 2024 semakin bernuansa mencekam. Momentum untuk meraih simpati suara serta edukasi politik bagi publik lewat adu gagasan dan preferensi kebijakan justru berujung dengan maraknya pelaporan polisi. Pelaporan yang memasuki ranah kriminalisasi ini tampak ditujukan terutama terhadap pihak oposisi (01 dan 03), bahkan penyelenggara Pemilu.
Iklim Politik Masa Kampanye Pemilu 2024 Semakin Bernuansa Mencekam
