Hadiri Dialog Terbuka Di UMS, Anies Sampaikan Gagasan, Disambut Antusias
Solo, 22 November 2023
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) menjadi salah satu tuan rumah Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia (RI), yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pengarah sekaligus Wakil Rektor II UMS, Prof., Dr., Muhammad Da’I S.Si., M.Si., Apt., mengungkapkan ini merupakan kesempatan yang sangat baik, di mana UMS diberikan kesempatan untuk menjadi tempat media literasi politik bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah, maupun masyarakat umum. Sehingga pada Pilpres 2024, Presiden dan Wakil Presiden terbaik lah yang terpilih menjadi pemimpin bangsa.
“Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi Muhammadiyah kepada Capres-Cawapres, sehingga aspirasi yang disampaikan oleh Muhammadiyah untuk memajukan bangsa dan negara ini bisa mendapatkan tempat sebagaimana mestinya, untuk menjadi salah satu perhatian pengembangan program negara,” ungkap WR II UMS itu, Selasa (21/11/2023).
Hari Ini Rabu (22/11/2023), Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Solo, Jawa Tengah,
Berdasarkan pantauan redaksi, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Edutorium Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMS) pada pukul 09:00 WIB.
kedatangan Capres Dan Cawapres nomor urut satu tersebut,disambut yel-yel oleh pendukungnya.
“AMIN…AMIN…AMIN,” teriak pendukungnya.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa kehadiran puluhan ribu masyarakat adalah cermin dari keinginan kuat untuk terlibat dalam proses demokrasi dan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.
Dialog Terbuka ini bukan hanya sebagai ajang pemaparan visi dan misi, tetapi juga sebagai forum interaktif antara pemimpin dan masyarakat. Kami mengundang partisipasi aktif dan menyambut aspirasi warga Muhammadiyah dalam rangka merumuskan program program yang berkualitas,” ujar Haedar.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara rinci menguraikan visi dan misi mereka, menekankan pentingnya membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing. Mereka menegaskan komitmen mereka Untuk mendengarkan suara rakyat dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
“Pertemuan hari ini bukan hanya tentang pasangan Anies-Muhaimin, tetapi tentang rakyat dan Muhammadiyah yang ingin menyampaikan aspirasinya. Kami mendengar, kami terbuka, dan bersama-sama kita akan membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Muhaimin Iskandar.
Dalam Dialog Terbuka Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tersebut, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menanggapi salah satu pertanyaan dari panelis, di Bidang Pendidikan, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Rektor UMS Prof., Dr., Sofyan Anif., M.Si., mempertanyakan tiga poin. Poin pertama, rata-rata jumlah warga memiliki pendidikan yang rendah di Indonesia, poin kedua tentang kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, dan terakhir menhenai kebijakan Perguruan Tinggi Nasional Berbadan Hukum (PTNBH) yang berdampak terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik milik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam Dialog Terbuka yang diselenggarakan di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Anies Baswedan menanggapi poin pertama terkait jumlah warga Indonesia yang berpendidikan rendah dengan cara mengembalikan yang putus sekolah kembali ke sistem sekolah. Cara tersebut dilakukan dengan mengintensifkan kesetaraan sekolah mulai dari Paket A sampai Paket C dan memberikan insentif kepada para pengajar.
“Dalam memberantas angka warga Indonesia yang masih berpendidikan rendah, dengan cara kejar paket,” ungkap Capres nomor urut 1 itu.
Kemudian, poin kedua terkait kebijakan PPPK guru, negara harus menghargai mereka yang berkiprah dalam lembaga pendidikan milik swasta.
“Mengabdi di Indonesia tidak harus menjadi pegawai negeri, sehingga guru swasta itu juga berkontribusi atas kemajuan pendidikan. Apalagi sekolah swasta di Muhammadiyah dan NU ini sudah mencerdaskan bangsa bahkan sejak negara Republik Indonesia belum berdiri,” tegas Anies Baswedan.
Maka dari itu, lanjutnya, sekolah sampai perguruan tinggi swasta harus bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa sekolah swasta, negara tidak bisa mewadahi banyaknya anak-anak Indonesia. Anies akan mempersilakan kepada sekolah swasta, agar tanah negara dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta untuk mendidik generasi penerus bangsa.
“Sehingga negara hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan fiskal, tetapi harus mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah swasta di Indonesia,” ujar Anies.
Anies-Imin, menjawab cecaran yang diberikan oleh panelis pakar di Bidang Hukum dan Demokrasi, saat mengikuti Dialog Terbuka Muhammadiyah. Pakar di bidang Hukum dan Demokrasi, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anies-Imin. Aidul Fitriciada mengajukan pertanyaan dengan membandingkan tingkat korupsi di Indonesia dengan China.
Aidul Fitriciada menyampaikan, data terakhir pada bulan September tentang indeks negara hukum global, Indonesia menempati pada rank 66 dari 142 dengan skor 0.54. Tapi di sisi lain, China dengan peringkat lebih rendah, yaitu rank 97 dari 142 negara yang disurvei.
“Jangan jangan masyarakat kita lebih suka negara yang aman, dibandingkan dengan negara yang bersih?” pikir Mantan Ketua Komisi Yudisial itu.
Menimbang bahwa korupsi di China parah tetapi tingkat ketertiban dan keamanan tinggi.
Lantas Anies Baswedan menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menilai ketika korupsi dibiarkan, mungkin akan menciptakan kenyamanan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial.
“Karena begitu ada korupsi, otomatis itu artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua, berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam jangka panjang ini eksplosif,” tegas Capres dari Koalisi Perubahan.
Anies juga mengatakan, jika korupsi dibiarkan, maka efeknya akan langsung ke rakyat. Dalam konteks tersebut, dia mencontohkan jalan raya yang dikorupsi yang pada akhirnya memberikan dampak negatif pada distribusi pangan.
“Kami melihat, bagaimana pun juga korupsi ini tetap harus diberantas. Nol belum tentu bisa, tapi ikhtiar pemberantasan harus terus dilakukan,” tegas Anies dengan mantap.
Dia menambahkan bahwa kepemimpinan nasional harus mempunyai nilai, sehingga ketika ada kebijakan yang menyimpang, maka kepemimpinan akan paham kapan harus kembali, termasuk tentang pemerintahan yang bersih.
Pada akhir sesi, di hadapan ribuan peserta baik dari warga Persyarikatan Muhammadiyah, mahasiswa, maupun masyarakat umum, Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini mendapatkan kenang-kenangan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof., Dr., Haedar Nashir, M.Si., berupa Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah.