“Jangan Buat Negara Ini Mirip Srimulat”
Oleh : Damai Hari Lubis ( Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212 )
Jakarta,17 Oktober 2023
Sepak terjang Joko Widodo dan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, yang polanya mirip srimulat diatas panggung, kebanyakan hanya sandiwara paling banter melucu, selebihnya tidak mau bertanggung jawab terhadap nasib ratusan juta anak bangsa
Jokowi, tidak serius mengelola negara ini yang telah dipercayakan kepada dirinya selaku top eksekutif sebagai pemimpin bangsa sekaligus penanggung jawab pengelola kekayaan negara serta tanah air dalam posisi puncak pemerintahan tertinggi, namun realitas lebih banyak bersenda gurau.
Pertama-tama faktor leadership Jokowi dan para pembantunya, melulu terbiasa dengan narasi pengantar yang padat, lalu dilanjut dengan kata pendahuluan, kemudian diisi sedikit materi retorika, selanjutnya aksi dari para aktor dan aktris diistana yang hanya punya gaya ala srimulat, cukup pertontonkan suguhan nikmatnya puluhan janji tak berujung, bahkan bisa jadi semua janji Jokowi secara individu ( janji politik ) estimasi dustanya berjumlah total 100 kali lebih, dan hampir semua janji bakal tidak mungkin ditepati oleh Jokowi dan para pembantunya, oleh sebab masa jabatan segera berakhir, bahkan sebagian diantaranya, tetap bersandiwara walau sudah tepat dihadapan meja hijau.
Rezim yang segera the end, disisa kursi kekuasaannya masih dapat bercanda, dengan pola melakukan pembiaran untuk wacana 3 periode atau perpanjang masa jabatan, walau merupakan wacana inkonstitusional, namun Jokowi tetap sosok unik, Jokowi nyatakan, “biar saja itu kan sekedar wacana”. Dan atas kalimat diftong-nya menurut kacamata jubah jatidiri yang melekat pada kepribadiannya, bahwa “publik merasa Jokowi amat kepingin”, lalu Jokowi menambah kelucuannya lagi, Ia ber – statemen, “tahun 2024 garis kemiskinan ekstrim penduduk bangsa ini akan berada pada posisi dibawah nol prosen”.
Kedua, diskresi Jokowi sungguh menyebalkan serta membuat muak banyak publik, kuat kesan dirinya tidak bertanggung jawab kedepan terhadap kelanjutan kehidupan dan penghidupan anak cucu cicit bangsa, salah satunya adalah metode penjualan pulau – pulau oleh sebab ketidakmampuan dirinya untuk mengelola,Sehingga Jokowi terjun langsung, bagai marketing atau calo negara yang sibuk menawarkan IKN yang berada di kecamatan Samboja dan kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang belum terbangun, untuk ditinggal warga Singapura, serta menawarkan HGB dan HGU kepada investor korporasi asal WNA asal yang umumnya berasal RRC negara komunis terbesar penduduknya didunia, untuk selama masing – masing 170 tahun untuk HGB dan 200 tahun ( plus jika sebelumnya telah mendapatkan izin tinggal 10 tahun tertuang dalam Pasal 148 PP 40/2023 ). Maka pantas saja jika Rocky Gerung melalui satire yang sarkastik menyatakan, “Jokowi hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, dengan penyempurnaan kalimat, maka Jokowi itu Bajingan Tolol”.
Sehingga banyak publik yang jika dikaitkan dengan penjualan ( pulau ) tanah air, kasus P. Rempang dan pengesahan HGB berjangka anak , cucu dan cicit dengan kepemilikan investor asing terhadap HGB dan HGU untuk jangka waktu dimaksud sekian lama. Belum lagi perluasan wilayah tanah, jika ternyata bisnis investor asing ternyata menguntungakan ditanah air termasuk ada tujuan laian secara politis, maka perlu rasa – rasanya, rakyat mengingatkan kesadaran Jokowi, termasuk wakil rakyat yang asik terlelap tidur, sehingga lupa dengan 3 ( tiga ) hak yang mereka miliki Interpelasi, angket dan hak untuk dan menyatakan pendapat, amat penting untuk menegur mereka secara rame – rame tanpa batas jumlah sesuai sistim hukum yang tertera pada UU. RI. Nomor. 9 Tahun 1998 dan UU. RI Nomor 39 Tahun 1999 dan dalam rangka peran serta masyarakat yang dimintakan oleh semua sistim hukum positif ( hukum yang harus berlaku ) agar mereka para anggota legislatif sadar, bahwasanya mereka memiliki kewenangan untuk mewakili seluruh kepentingan bangsa ini, dan segera beranjak dari kursi mewahnya di Gedung yang berposisi tepat diseberang Kelurahan Bendungan Hilir atau berbatasan dengan Kelurahan Pejompongan, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pasat.
Ketiga, mari doakan agar Jokowi tidak memproduk hal dan hak yang tidak penting, jangan terkait yang akibatkan keterpurukan
Kapan lagi?, Ayook segerakan !!.
