BNPT Mengusulkan Agar Pemerintah Mengontrol Semua Tempat Ibadah Di Indonesia, DPP Front Persaudaraan Islam : Sikap Nyata Islamphobia
BNPT Mengusulkan Agar Pemerintah Mengontrol Semua Tempat Ibadah Di Indonesia, DPP Front Persaudaraan Islam : Sikap Nyata Islamphobia
BNPT Mengusulkan Agar Pemerintah Mengontrol Semua Tempat Ibadah Di Indonesia, DPP Front Persaudaraan Islam : Sikap Nyata Islamphobia
Jakarta, 6 September 2023
BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.
Ide ini disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9). Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin
Setelah pernyataannya memuat gaduh tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme.
Rycko menjelaskan bahwa mekanisme kontrol di tempat ibadah tersebut diusulkan dengan menekankan terhadap pentingnya pelibatan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah.
“Terhadap penggunaan ibadah untuk menyebarkan rasa kebencian, kekerasan, mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang mengontrol.
Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat,” kata Rycko dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari Antara
Walaupun, begitu Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyampaikan beberapa hal.
Sehubungan dengan pernyataan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel yang pada pokoknya berkeinginan agar seluruh rumah Ibadah dikontrol oleh Pemerintah, hal mana merupakan respon dari pernyataan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP bernama Safaruddin yang secara tendensius pada pokoknya menceritakan bahwa di Balikpapan, Kalimantan Timur terdapat Masjid yang sering mengkritik Pemerintah, maka Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan :
Syahwat mengontrol penuh terhadap kehidupan rakyat dan sikap anti kritik adalah diantara ciri dari REZIM OTORITARIAN yang jauh dari nilai luhur PANCASILA.
Lalu, Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam (DPP FPI) menilai, Kontrol Pemerintah terhadap Rumah Ibadah, yang berdasarkan konteks pembicaraan adalah Masjid menunjukkan SIKAP NYATA ISLAMOFOBIA yang terus dirawat baik langsung ataupun tidak oleh tangan-tangan kekuasaan.
Poin selanjutnya, Bahwa Kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR, untuk tujuan semata-mata Ridho ALLAH SWT, sehingga merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam.
Bahwa dalam menghadapi kritik rakyat, Pemerintah seharusnya BIJAK, SADAR DIRI dan MEMPERBAIKI DIRI bila ditemukan kesalahan, bukan justru bersikap DZALIM, REPRESIF dan OTORITER dengan mengontrol Rumah Ibadah, dalam hal ini Masjid, yang diduga kuat akan berujung pada pembungkaman sikap kritis rakyat terhadap kekuasaan, bunyi pernyataan sikap DPP FPI sebagaimana yang diterima redaksi persuasi.id
Kami serukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk bersatu padu,menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara Konsekuen dengan MELAWAN segala upaya Dzalim,Represif dan Otoriter dari penguasa yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, poin terakhir dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Habib Muhammad Alatthas ( Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam) dan HB. ALI ABU BAKAR AL ATTAS, SH ( Sekretaris Umum DPP Front Persaudaraan Islam ) tersebut.
