“Jelang Pemilu Partai Politik Krisis Gagasan Indonesia Di Masa Depan”
"Jelang Pemilu Partai Politik Krisis Gagasan Indonesia Di Masa Depan"
“Jelang Pemilu Partai Politik Krisis Gagasan Indonesia Di Masa Depan”
Jakarta, 17 Agustus 2023
Perhelatan pemilu 2024 sudah didepan mata , namun nampaknya para partai politik (parpol) peserta pemilu masih sibuk untuk menentukan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden daripada merumuskan gagasan Indonesia ke depan.
Masih sepinya para parpol peserta pemilu 2024 untuk merumuskan bagaimana Indonesia ke depannya,dinilai oleh sejumlah pihak merupakan krisis.
Krisis gagasan ini menyebabkan panggung politik Indonesia sepi dari perbincangan tentang gagasan Indonesia pasca pemilu 2024. Reintelektualisasi politik Indonesia mendesak untuk dilakukan.
Dalam diskusi diskusi “INDONESIA REBORN” bertajuk Sketsa Masa Depan Indonesia Pasca Pemilu 2024 yang digelar pada Rabu (16/08/2023) kemarin, Fachry Ali (peneliti senior LP3ES) mengatakan, “Tugas partai politik seharusnya merumuskan Indonesia ke depan, bukan hanya sibuk dengan kebingungan untuk sekedar menentukan cawapres pemilu 2024”.
Dirinya menyampaikan penting dan mendesaknya untuk melakukan reintelektualisasi Politik Indonesia supaya pilihan-pilihan politik tidak semata disandarkan pada political forces (basis massa pendukung) seperti yang berlangsung saat ini namun juga ditentukan oleh kalkulasi ideologis yang bermuatan gagasan ideal tentang masa depan Indonesia.
Fachry Ali lantas memberikan ilustrasi yang runtut tentang gagasan ideal Indonesia masa depan dengan mengambil pelajaran fenomena berharga 100 tahun lalu, sekitar tahun 1924 manakala para intelektual dan cendekiawan menjamur dan leluasa mengartikulasikan tujuan kemerdekaan. Saat itu, bibit kaum terpelajar melahirkan gerakan nasional yang memunculkan gagasan dan ide besar yaitu kemerdekaan 1945.
Sementara itu, Bivitri Susanti (aktivis dan pegiat hukum Indonesia) menyoroti sketsa wajah hukum Indonesia yang masih berwatak kolonial. Menurutnya KUHP yang dihasilkan oleh pemerintahan saat ini masih dengan wajah kolonial dimana hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan keinginan penguasa.
Dia menuturkan, demikian halnya dengan turunan hukumnya pun masih sama, pada prakteknya produk hukum seperti Berita bohong yang menimbulkan keonaran masih digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat.
Watak lainnya dari hukum saat ini adalah hukum sebagai alat untuk meraih capaian pembangunan seperti undang-undang cipta kerja dalam mengejar capaian ekonomi dan cenderung abai terhadap hak-hak manusia dan lingkungan. Demikian juga UU Minerba yang dibuat dalam paradigma capaian ekonomi atau investasi yang menguntungkan bagi investor tapi tidak bagi rakyat, tuturnya.
Kedepan, lanjut Bivitri, Presiden yang layak pilih yaitu presiden yang mampu mengubah cara pandang hukum, sehingga menjadi instrumen bagi negara untuk memenuhi hak konstitusional warga. Presiden mendatang mesti bisa menempatkan tata kelola di bidang hukum tidak hanya sekedar teknokratis namun juga substantif.
Sedangkan dalam kacamata ekonomi, Prof Didik Rachbini menyoroti stagnasi ekonomi yang ditandai dengan tingginya ketimpangan ekonomi ditengah pertumbuhan investasi yang terus menjulang.
Namun demikian dalam kaitannya dengan kehidupan demokrasi, meskipun terjadi ketimpangan yang besar dan ekonomi berjalan lambat, jika stabilitas makro ekonomi terjaga dengan baik, tidak akan menjadi faktor disabilitas dalam berdemokrasi terlebih dengan besarnya dana APBN yang digelontorkan kepada rakyat dalam bentuk aneka subsidi, kata didik.
Dirinya mengingatkan dengan pertumbuhan ekonomi dibawah 5% tidak akan memberikan efek kesejahteraan rakyat. Bangsa ini akan tetap dalam middle income trap bila presiden hasil Pemilu 2024 nanti meneruskan kebiasaan presiden-presiden sebelumnya seperti SBY dan Jokowi, yang banyak menebar subsidi tanpa diimbangi dengan peningkatan kebijakan mendasar untuk industrialisasi yang memajukan rakyat.
Kegiatan diskusi-diskusi seperti yang diselenggarakan ini akan digelar terus menerus secara terjadwal sampai menjelang tanggal 14 Februari 2024 (countdown), sebagai bentuk kepedulian masyarakat sipil atas sepinya diskusi publik mengapa Pemilu 2024 penting buat bangsa ini. Lebih lanjut Fahmi menyampaikan keprihatinannya atas sesaknya pemberitaan media dengan “pertunjukan sirkus” tokoh partai politik menggadang-gadang jago Capres Cawapres-nya, tanpa sedikitpun penyinggung kontribusi yang akan mereka lakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa ke depan, hal tersebut disampaikan oleh Fahmi Wibawa ( Direktur Eksekutif LP3ES) dalam pengantar diskusi yang ditayangkan melalui channel Youtube LP3ES
Dirinya menuturkan, melalui serial diskusi “INDONESIA REBORN” bertajuk Sketsa Masa Depan Indonesia Pasca Pemilu 2024, LP3ES akan mendiskusikan isu-isu strategis terutama untuk tema-tema seperti Masa Depan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca Pemilu 2024, Masa Depan IKN dan PSN Pasca Pemilu 2024, Ekonomi Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilu 2024, Lingkungan dan Tata Kelola Pertambangan Pasca Pemilu 2024, Tata Kelola Energi Pasca Pemilu 2024, Ruang Digital dan Kebebasan Sipil Pasca Pemilu 2024, Demokrasi Lokal dan Oligarki Politik Pasca Pemilu 2024, Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kesejahteraan Pasca Pemilu 2024, Ekonomi Industri dan Kesejahteraan Buruh Pasca Pemilu 2024, Partai Politik dan Relawan Politik Pasca Pemilu 2024 dan Masa Depan Ideologi dan Etika Berbangsa Pasca Pemilu 2024.
