HukumKajian HukumPolitik

Tok Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putuskan Tahapan Pemilu

Tok Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putuskan Tahapan Pemilu

Tok Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putuskan Tahapan Pemilu

Jakarta, 2 Maret 2023

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus)  memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) untuk menunda tahapan pemilu 2024 ,  hal ini dikarenakan gugatan Partai Prima terhadap KPU ( Pihak Tergugat ) dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari, bunyi putusan tersebut sebagaimana dikutip dari halaman resmi  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini Kamis (2/3/2023) .

Dalam Perkara dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST Partai Prima mengaku dirugikan oleh KPU RI dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu,akibat dari verifikasi tersebut partai prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) & tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Selain itu,  Partai Prima juga mengatakan. Bahwa KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotannya dinyatakan TMS di 22 provinsi. Padahal setelah dipelajari dan dicermati Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS tersebut, ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU.

Dalam pokok putusan perkara, Majelis Hakim Memutuskan beberapa hal yakni  :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kerugian immateriil Penggugat dengan mewajibkan Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan akan mengajukan banding, Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari . KPU akan upaya hukum banding,” ujar Hasyim kepada wartawan, pada Kamis (2/3/2023).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button